Freeport Tawarkan Tempat Latihan Timnas di Papua (Timika)

Jumat, 31 Agustus 2012

Timnas Kubu Djohar Arifin

Jakarta-PSSI mendapat tawaran dari salah satu perusahaan pertambangan multinasional untuk menggelar pemusatan latihan untuk semua kelompok umur di Timika, Papua.

Hal ini disampaikan General manajer dan wakil presiden eksekutif PT Freeport Indonesia, Nurhadi Sabirin, saat menyambut kedatangan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dan rombonganya di Hotel Rimba Papua, Selasa (28/8/12) malam.

“Komitmen Freeport untuk membantu pengembangan sepakbola tidak hanya untuk wilayah Papua. Tapi juga untuk skala nasional. Karena itu, kami siap sekiranya PSSI bersedia melakukan pemusatan latihan timnas di Timika,” ujar Nurhadi

“Fasilitas untuk latihan juga sudah ada, karena kami memiliki sports center dengan sarana olahraga yang cukup komplit. Termasuk di dalamnya dua lapangan sepakbola yang tentu memenuhi standar. Salah satunya bahkan menggunakan rumput sintetik,” Nurhadi menambahkan.

Dengan adanya pemusatan latihan di Papua, diharapkan Nurhadi bisa meningkatkan gairah masyarakat setempat terhadap sepak bola nasional.

“Semuanya kami serahkan ke PSSI. Kapan pun mau melakukan pemusatan latihan di Timika kami siap. Pastinya, segala keperluan selama berada di Timika menjadi tanggung jawab kami sebagai tuan rumah,” pria asal Sumatera Barat ini menjelaskan.

Djohar tidak menerima ataupun menolak tawaran tersebut, dan memilih fokus dengan tujuannya datang ke Timika.

“Penghargaan yang tinggi tentu kita sampaikan kepada jajaran manajemen PT Freeport Indonesia atas tawaran untuk menggelar pemusatan latihan timnas di wilayah kerja mereka,” kata Djohar.

“Karena itulah saya menyempatkan diri memenuhi undangan untuk membuka turnamen usia muda yang digelar PT Freeport. Sebab kami ingin silaturahim sekaligus kenal dari dekat. Alhamdulillah, hasilnya cukup positif karena kita mendapat tawaran menarik untuk tempat training camp,” Djohar menegaskan.

Turnamen yang dimaksud Djohar adalah Piala Kemerdekaan RI di Lapangan Sepak bola Kuala Kencana, Timika, Papua, Rabu (29/8/12). Turnamen ini berlangsung dari 28 Agustus hingga 8 September 2012, diikuti sekitar 500 anak SD, SMP, SMA serta Sekolah Sepakbola (SSB) dan tim putri U-16 tahun se-Kabupaten Mimika, Papua.

“Sengaja saya ke sini dengan membawa Pelatih Timnas U-17 (Indra Syafri) dan Om Bob (Hippy) selaku koordinator timnas, agar bisa memantau secara langsung talenta muda yang ada di Timika. Semoga saja ada pemain dari daerah ini yang bisa masuk timnas,” tambah Djohar yang langsung disambut tepuk tangan ratusan peserta, hari ini Rabu (http://www.bolaindo.com 29/8/12).

komentar | | Read More...

Kuras Emas di Papua, Freeport Siap Rogoh Rp 153 Triliun

Kamis, 02 Agustus 2012

Jakarta - PT Freeport Indonesia siap menggelontorkan investasi tambangnya di Papua hingga US$ 8 miliar-US$ 17 miliar atau hingga Rp 153 triliun dalam tiga tahun mulai 2016-2018.

Hal ini disampaikan oleh Senior Manager Freeport Urusan Hubungan Pemerintahan Yuni Rusdinar dalam diskusi di Hotel Interncontinental MidPlaza, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

"Untuk tahun 2016-2018 Freeport menyiapkan US$ 8-17 miliar untuk investasi tambang. Saat ini tambang Freeport 10 ribu hektar, sedangkan jatah dari UU Pertambangan 25 ribu hektar," ujar Yuni.

Dia mengatakan, sejak 1992 hingga 2011 Freeport telah membayar pajak US$ 13,8 miliar ke pemerintah Indonesia. Investasi yang telah dikeluarkan Freeport di Papua selama ini mencapai US$ 8,6 miliar. "Freeport berkomitmen untuk tidak mau menciutkan pertambangannya di Indonesia," jelas Yuni.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Freeport Indonesia Rini Ranti menyatakan, Freeport saat ini belum berkeinginan untuk membangun pabrik pengolahan tambang (smelter) di Indonesia. Alasannya harga barang hasil pengolahan tambang (smelting) tidak kompetitif.

"Selama ini Freeport punya saham 25% di smelter di Gresik bekerjasama dengan Mitsubishi. Harga pasaran dunia untuk smelting 18 sen/pon, tetapi kita jual smelting 56 sen/pon, jadi terlalu mahal," jelas Rini (finance.detik.com)

komentar | | Read More...

Freeport Belum Sejahterakan Papua...!!!

JAYAPURA-Ketua Umum Forum Cendekia Muslimah Peduli ICMI Sulawesi Selatan, Sutina Made, Minggu (21/12) menilai PT Freeport Indonesia belum mensejahterakan rakyat Papua khususnya Mimika padahal kandungan emas, tembaga dan perak yang dibawa ke Amerika Serikat jauh lebih besar dari pembagian keuntungan yang diterima rakyat Papua. Freeport sendiri sudah berada di Papua sejak April 1967 melalui kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia dan Desember 1967 memulai eksplorasi di Grasberg, sambung Sutina Made. Pada Konferensi Nasional Muslimah Nasional di Makasar minggu lalu, Sutina membeberkan secara rinci kandungan emas kelolaan Freeport dan kemiskinan rakyat Papua serta menawarkan solusi pengelolaan kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat daerah itu. Data penduduk setempat memperlihatkan, 47,99 persen keluarga Papua dihimpit kemiskinan, sedangkan di Papua Barat proporsi penduduk miskin mencapai 36,85 persen yang kalau dijumlahkan penduduk miskin di dua provinsi itu mencapai 45,43 persen. Data juga mengungkapkan, produksi emas di Grasberg mencapai 86,2 juta ons, 32,2 juta tembaga dan 154,9 juta ons perak, namun ironisnya Papua tergolong provinsi miskin dan mayoritas penduduk Mimika di mana Freeport beroperasi, hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, padahal keuntungan bersih perusahaan itu pada 2002 mencapai Rp 1,27 triliun, tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun, berikutnya melonjak menjadi Rp 9,34 triliun. Sutina mengungkapkan, AS menguasai 81,2 saham PT Freeport Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia hanya 9,4 persen dan walaupun kontrak Freeport habis pada 1997, kontrak karya diperbarui di mana Freeport mendapat lisensi baru selama 30 tahun berikutnya, ditambah opsi dua kali 10 tahun sehingga perusahaan itu berhak berada di Tembagapura hingga 2041. "Para intelektual Indonesia khususnya cendekiawan Papua harus memberi solusi bagaimana sumber daya alam Papua dikelola secara adil," katanya. Indonesia, telah memberi keuntungan lebih besar kepada pihak asing ketimbang rakyat Papua, khususnya warga yang bermukim di sekitar tambang. Kini giliran intelektual Papua mengoptimalkan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya alam Papua lewat promosi strategi managemen sumber daya alam yang lebih baik khususnya di areal tambang Freeport, dengan cara membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. "Dengan cara itu, sumber daya alam akan dimasukkan dalam kategori kepemilikan publik yang pengelolaannya diserahkan pada Negara dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya kepada rakyat," ungkap Sutina Made,( kompas.com)

komentar | | Read More...

Kisah Amerika & Indonesia Kuasai Papua...!!!

Jakarta-Indonesia merdeka dari cengkraman penjajah Belanda pada 17 Agustus 1945. Namun, baru akhir tahun 1949, Kerajaan Belanda rela menyerahkan semua bekas jajahannya ke Indonesia, kecuali wilayah Papua Barat. Atas peran Amerika Serikat dengan Perjanjian New York, akhirnya pada tahun 1962, Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Buntutnya, tahun 1967, Pemerintah Indonesia memberikan kontrak penambangan tembaga dan emas di Papua, selama 30 tahun. Amerika benar, karena hampir tidak ada satu pun jenis kekayaan alam yang tidak ada di perut bumi Papua. Masih menurut sejarah, bicara kandungan sumber daya mineral dan energi di perut bumi Papua, sudah dikenal luas sebelum perang dunia kedua. Saat itu, tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk dieksploitasi.Alkisah, pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geologist Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukti yang kaya akan unsur tembaga. Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden Belanda. Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan tembaga sebanyak 13 juta ton di atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias gunung bijih.Entah gimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport. Sejak itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh, ndilalah, di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tadi. Tak piker panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.Di saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan Belanda belum mau menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran Amerika Serikat yang secara politik, berkepentingan agar Indonesia berganti haluan menjadi negara lebih pro-barat, ketimbang pro uni soviet dengan paham komunisme mereka. Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan Belanda per 1 oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.tak lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun seiring dengan keinginan Amerika Serikat. Komunisme yang sempat mendominasi peran politiknya di Indonesia era Soekarno, lenyap seketika dan memunculkan Soeharto sebagai pemimpin Indonesis generasi berikutnya.Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak ekslusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektar di sekitar Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang minimal 2 kali 10 tahun. Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan dana investasi tambangnya sebesar 25 milyar dollar As, mulai melakukan pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972, produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat menjadi 18 ribu ton bijih per hari.Tahun 1988, Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton. Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua. Namun, pada tahun 1991, pemerintah lewat Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar Kartasasmita, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga mencapai 51 persen.Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994, yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi. Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia. Dus, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut, untuk tidak menjual saham kepemilikannya kepada Indonesia. Tidak hanya itu. Pada saat itu pula, PT Irja Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport, juga mengantungi kontrak karya selama 30 tahun, atas lahan eksplorasi seluias satu juta hektar, di kawasan Teluk Etna, hulu sungai Tariku dan sungai Kembau. Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektar. Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas..?? Yang jelas, dari hasil tambangnya di Papua, Freeport yang sempat menurun, akhirnya berhasil mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation.Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport Mr Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,36 persen milik PT INdocopper Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi saham Indocopper, terdiri dari 50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri, 49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen milik publik. Asal tahu, Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group. Kelompok usaha yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995, ketika Kelompok Bakrie sebag melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek Surabaya. Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak. Deposit emas di perut bumi Papua, diakui sebagai kandungan terbesar di dunia. Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 milya metric ton bijih emas. Dari situ, gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 trilyun. Jangan heran, bila keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dollar Amerika setiap tahunnya. Ke mana dana Freeport mengalir..?? Tidak ada kejelasan seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga papua. Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga papua. Tak jelas, kemana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu, mendadak justru muncul angina panas ichwal pengeluaran tidak wajar atas audit keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar USD 4,7 juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi USD 5,6 juta pada tahun 2002. Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang USD 20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di Papua. Tidak hanya Freeport di Papua..?? Tidak terbayangkan bila aliran dana siluman jutaan dollar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga papua. Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan kewajiban hasil 70 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.Padahal, tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja British Petroleum (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar domestic Indonesia), PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di sector kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produser minyak dan gas, serta Global Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48 perusahaan pemegang HPH yang berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua. Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kotrak karya dan tiga wilayah perjanjian karya pengusahaan Pertambangan Batubara dan empat wilayah kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17 wilyah kontrak karya dan kuasa penambangan.Pertanyaannya adalah, akankah rakyat Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu. Tengok saja cerita AMien Rais yang enam bulan lalu, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.“Waktu saya ke Sidney, saya bertemua Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata dia. Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu ada sirkel-sirkel politik tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda, termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan, sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,” ujar Amien menirukan Paul Keating.Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. yang pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat ndoro mister.(catatan Rahmat)

komentar | | Read More...

KEKERASAN DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA MURNI DIREKAYASA, BUKAN DARI TPN/OPM

Minggu, 29 Juli 2012

Jayapura-Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua. Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan ciptaan Allah.

Dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri,
Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto). Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).

Pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat
yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap
warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.

Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.

Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.

Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh
BRIMOB terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban
mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang
kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan
demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada
Kabupaten Tolikara.

Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35)
ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di
tempat yang sama sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan
melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi
meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.

Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat,
Bintang Kejora, terjadi di perbukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano,
Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini
diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI.

Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni
dipanah di bagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi
pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam,
Abepura. Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara
(KKHMN) mengeluarkan enam point pernyataan keras dan menyatakan: “Apabila polisi
tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari
komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah
pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah
penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat”
(Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).

Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi, Dr.John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969 tidak mendukung referendum, dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di Tanah Papua.

Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksanakan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay dan peristiwa penembakan dan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi
yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.

Analisa kritis dari deretan semua peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut...???

1. Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan
mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan
dari teman-teman non Papua supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non
Papua, orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung. Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan? Walaupun ada pembunuhan, tapi itu dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.

2. Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari  peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.

3. Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11) adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap, membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa TPN/OPM masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

4. Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau
melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan
efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak Dikenal (OTK) supaya warga Muslim yang
melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak yang identik dengan orang-orang gunung.

5. Peristiwa penangkapan atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena dan
penembakan, penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan

kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan
kejahatan kemanusiaan.

6. Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:

1. Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan
kemanusiaan yang mengorbankan nyawa rakyat sipil.

2. Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena penduduk asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini dan mereka sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK tentu bukan orang Papua??

3. Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan
jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap
pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.

4. Aparat keamanan TNI dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang
bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan
kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.

5. Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti
meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.

6. Kepada seluruh penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga
dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.

7. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr.
Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

8. Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan
Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011

9. Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

10. Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi
Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Shalom dan Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

Port Numbay, Jayapura, 19 Agustus 2011

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

Ketua Umum,

Socratez Sofyan Yoman

================

Socratez Sofyan Yoman

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua
Alamat: Jl. Jeruk Nipis Kotaraja, PO Box 1212
Telp. 62-967-583462
HP: 08124888458

komentar (1) | | Read More...

Indonesia Separatis terlebih dahulu dan Kini Papua..!!

Sabtu, 28 Juli 2012

Jakarta-Upaya Indonesia untuk merdeka secara politik dari Pemerintah Belanda tentu mengisahkan jalan panjang dan berliku ceritanya. Saat perjuangan menujuh kemerdekaan orang Indonesia diperlakukan tidak layaknya seorang manusia oleh penjajah. Ini berlaku di seluruh dunia.

Kata separatis tentu menjadi familiar saat perjuangan karena kaum penjajah menyebut upaya bangsa tertentu untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dengan kata tersebut. Adalah Separatis, sebutan bagi kaum yang berjuang untuk membawah rakyatnya merdeka secara politik.

Belanda menyebut Indonesia adalah separatis yang hendak keluar dari bingkai Hindia Belanda. Hindia-Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam UU Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, diamandemen tahun 1848,1872, dan  1922 menurut perkembangan wilayah Hindia-Belanda.

Setelah Perang Dunia 2 selesai AS terlibat dalam konfrontasi yang serius dengan Uni Soviet yang dalam Perang Dunia 2 merupakan sekutu melawan Jerman, Italia dan Jepang. Setelah Perang Dunia 2 negara-negara yang menang perang menunjukkan kepentingannya masing-masing yang amat berbeda satu dengan lainnya. Uni Soviet yang berhaluan komunis diametral bertentangan dengan AS yang berhaluan kapitalis. Negara lainnya memihak sesuai dengan haluan politiknya masing-masing dan terbentuk blok Barat dengan AS sebagai jagonya dan blok Komunis dengan Uni Soviet sebagai pusatnya. Terjadilah persaingan yang keras dan berkembang menjadi konfrontasi serta akhirnya menjadi Perang Dingin antara dua blok ideologi itu.

Sejak Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara serta UUD 1945 menjadi konstitusi bangsa, Indonesia telah menentukan untuk menganut politik luar negeri yang bebas-aktif. Itu berarti bahwa Indonesia tidak berpihak kepada blok Barat maupun blok Komunis, tetapi mengambil sikap sama jauh dengan landasan kepentingan nasional. Sudah tentu sikap Indonesia itu tidak disenangi AS maupun Uni Soviet, terutama karena posisi geopolitik dan geostrategi negara Indonesia Merdeka amat berpengaruh terhadap konflik Barat-Komunis itu yang berkembang menjadi satu Perang Dingin (Cold War). Itu merupakan alasan kuat

Memang dalam masa pendudukan tentara Jepang atas Indonesia dalam Perang Dunia 2 Bung Karno sering berpidato yang kurang positif terhadap AS. Hal itu antara lain keluar dalam seruan yang cukup sering diucapkannya, yaitu Amerika Kita Seterika, Inggris Kita Linggis !. Akan tetapi seruan demikian lebih banyak karena usaha Bung Karno untuk mengamankan bangsa Indonesia dari tindakan dan perlakuan Jepang yang kejam, bukan karena Bung Karno dalam hatinya juga berpikir begitu. Setelah Perang Dunia 2 selesai Bung Karno mengalami sedikit kesulitan karena ucapan-ucapan semacam itu menimbulkan tuduhan pihak AS dan sekutunya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah collaborator atau  antek Jepang. Namun pada permulaan kemerdekaan Bung Karno dan Bung Hatta serta bangsa Indonesia yang mereka pimpin bukan bersikap anti-Amerika, malahan mungkin lebih dekat dan percaya kepada AS dari pada kepada Inggeris dan negara Sekutu lainnya.

Itu sebabnya Indonesia setuju ketika pimpinan Komisi Tiga Negara yang bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda dipegang AS, dengan Australia dan Belgia sebagai anggota Komisi lainnya.

Namun sebenarnya pandangan positif bangsa Indonesia terhadap Amerika tidak sepenuhnya terbalas oleh sikap serta penilaian serupa dari Amerika terhadap Indonesia.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini ingin adanya renegosiasi Kontrak Kerja dengan Freeport Indonesia. Renegosiasi kontrak terkait dengan rencana pemerintah menerapkan bea keluar (BK) untuk ekspor mineral, termasuk tembaga dan emas.

Kewajiban divestasi PTFI baru diatur di dalam Pasal 24 KK perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut menyebutkan kewajiban divestasi PTFI terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, PTFI harus melego sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi  51 persen.

Upaya Indonesia tersebut tentu tidak mudah. Apalagi Richard Adkerson, Chief Executive Officer(CEO) Freeport-McMoRan menolak melakukan divestasi.

Tentu bukan hal baru Indonesia tidak berdaya sebagai sebuah negara  terhadap Amerika. Selain soal Freeport, Indonesia juga tidak lagi mendapat bantuan pelatihan militer (Kopassus) lantaran pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga Pasukan elit militer Indonesia ini “bermesrah” dengan musuh babuyutan Amerika yakni China.

Beberapa waktu lalu berbagai media di Indonesia memberitakan soal penempatan  pasukan Amerika di Darwin Australia. Analisis media di Indonesia bahwa penempatan pasukan Amerika di Darwin membahayakan Indonesia. Terkait dukungan Amerika atas kemerdekaan Papua untuk merdeka secara politik. Tentu paranoid.

Ichsanuddin Noorsy, pengamat Ekonomi-Politik beberapa waktu lalu mengatakan sejak tahun 1970-an, Darwin Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik.

Hal ini, disebabkan karena China secara ekonomi dan militer menguat, dan pasukan Amerika makin tidak populer di Jepang dan Korea Selatan.

Amerika Serikat kemudian mengambil sikap standar ganda, mengamankan jalur laut China Selatan dan udara Asia Pasifik karena didukung basis militer di Hawai dengan pasukan lebih dari 42.000.

"Di sisi lain, memantau kekuatan China di Laut China Selatan sekaligus menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan yang perlu mendapat pengamanan karena negara-negara yang berada di sekitarnya saling memperebutkan batas wilayah ZEE," ujar Ichsanuddin Noorsy

Memang diketahui bahwa AS menguasai Filipina setelah merebutnya dari kekuasaan Spanyol dalam abad ke 19. Akan tetapi dalam pandangan banyak orang Indonesia, sikap AS terhadap rakyat Filipina jauh lebih lunak dibandingkan sikap Belanda terhadap rakyat Indonesia. Apalagi bangsa Amerika telah merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Inggeris, satu hal yang merangsang para pemimpin Indonesia untuk berbuat serupa. Ir Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia sering menggunakan Amerika sebagai referensi, kalau bukan tauladan, bagi bangsa Indonesia dalam usahanya membangun kemerdekaan bangsa. Bahkan ada harapan umum bahwa AS akan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan.

Dalam upaya Indonesia merebut kemerdekaan,  orang-orang Indo-Melayu dianggap separatis sehingga ada diskriminasi, ketidakadilan, penembakan, pemerkosaan dialami orang Indonesia saat itu.

Tentu niat Indonesia untuk merdeka secara politik lepas dari Belanda juga memiliki alasan tertentu. Kini orang Papua mengalami hal yang sama. Indonesia menyebut orang Papua separatis  karena hendak merdeka secara politik.

"Jadi separatisme ini selalu lahir sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil di dalam suatu konteks sejarah," tutur Pendeta Benny  Giay.

Pendeta Giay secara tegas menyatakan, orang Papua tidak pernah memilih menjadi separatis. Hal ini terjadi akibat ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat yang masih berlangsung hingga kini. Sebab, selama ini kebijakan negara yang diberlakukan di Papua sangat diskriminatif, menyempitkan peran dan malah menyingkirkan masyarakat asli Papua di atas tanahnya sendiri.

Dalam sebuah dokumen rahasia Kopassus, Mayor Jenderal Erfi Triassunu, kepada Gubernur Barnabas Suebu tertanggal 30 April 2001. Surat itu menuduh Gereja Kemah Injil atau Gereja Kingmi berusaha membangun organisasi eksklusif berdasarkan etnisitas di Papua, yang dalam pandangan Mayjen Triassunu dianggap gerakan separatis potensial, dan menyarankan militer memediasi konflik antara Gereja Kingmi dan Gereja Kemah Injil Indonesia. Surat itu juga mendesak jika mediasi tak bisa menyelesaikan konflik, “tindakan sesegera mungkin”harus diambil.

Setelah surat ini terekspos, Mayjen Triassunu meminta maaf secara terbuka (http://newmatilda.com/2011/07/25/indon-army-backs-down-threat-letter) karena menuduh gereja sebagai organisasi separatis, mengklaim bahwa beberapa orang gereja telah meminta bantuan militer.

"PAK Presiden, kami bilang separatisme ini tidak turun dari langit, sama seperti separatisme dan nasionalisme Soekarno dan Mohammad Hatta, mereka melawan karena mereka melihat ketidakadilan selama dua abad lebih," ujar Pendeta Benny Giay, seperti diberitakan PapuaTV, pada 15 Juni 2012 lalu.

Hal ini dikatakan Ketua umum Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu terkait maraknya aksi penembakan yang terjadi di Papua dengan mengatakan "Separatisme di Papua jangan dibiarkan tetapi harus dibasmi"Indonesia lebih dahulu separatis lalu Papua” tegas Giay  (John Pakage) 

komentar | | Read More...

GENERASI BARU,PARADIKMA BARU,CARA CERDAS & LEGAL,MENUJUH KEMERDEKAAN HAKIKI & SETUHNYA,NKRI & PAPUA TANPA AMERIKA

-Politik terdiri dari kepentingan, untuk sebuah kepentingan Amerika Papua di korbankan dan bukan dititpkan ke Belanda sebagai koloni waktu itu juga bukan Australia yang terdekat tetapi kenapa di serahkan kepada Indonesia....? Karena mereka kenal betul watak pejabat NKRI yang gampang dipasung hidung seperti kerbau, jadi musuh bersama Rakyat Indonesia dan Rakyat Papua adalah bukan saja Amerika tetapi juga pejabat jakarta yang egois bisanya memikirkan kantong dan perut mereka dan cuek dengan Rakyatnya..yang melarat. Lawan Amerika dan Antek-anteknya di Jakarta. dan mari kita berpikir dengan pikiran temah : KEJAYAAN BANGSA INDONESIA 

- DAN KEJAAN BANGSA PAPUA TANPA BARAT DENGAN KAPITALISME, IMPERIALISME, LIBERALISME....HIDUP PAPUA-HIDUP INDONESIA

- karena kemarin Indonesia tidak menghargai Papua maka Papua tidak menghargai indonesia melalui Pepera yang cacat Hukum dan cacat moral, jika indonesia mau di hargai papua maka hargailah rakyat Papua sebagai manusia yang punya hak politik melalui REVERENDUM yang final apapun hasilnya atau jika kita mau lihat dari kepentingan yang lebih besar maka : lebih baik kita ataur baik hubungan kedua negara yang saling menguntungkan, tanpa Negara asing yang tidak bisa kontibusi/menguntungkan...?

- STOP AMERIKA DAN PEJABAT JAKARTA MENARI DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT INDONESIA DAN PAPUA. !!!!

 

-MARI KITA BENTUK FRONT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA-RAKYAT PAPUA UNTUK RUNTUHKAN : KAPITALISME, LIBERALISME, IMPERIALISME , AMERIA - PEJABAT JAKARTA !!!!!!!!!

-"Hargailah aku jika Anda mau dihargai, senyumlah kapadaku jika anda mengharapkan senyum dariku, berilah apa yang saya harapkan jika anda mengharapkan saya beri apa yang anda harapkan, cintailah aku jika anda mengharapkan cinta dariku, taburlah yang baik jika anda mengharapkan tuaian yangbaik pula...ingat hukum Tabur Tuai"(catatan facebook Hakim Pahabol)

 

 

komentar | | Read More...

Tak Setuju, Limbong Tarik Tibo ke Indonesia..??

Jakarta-Bergabungnya Titus Bonai ke klub Thai Premier League, BEC Tero Sasana nyatanya tak mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab Timnas, Bernhard Limbong. 

Penyebabnya, Tibo sapaan akrab Titus Bonai tak melewati mekanisme transfer yang jelas.
"Masalah transfer apalagi ke luar negeri tentunya harus melewati aturan," kata Limbong saat jumpa pers di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7).

"Sebelum pindah Tibo sebenarnya harus punya surat pernyataan dari Persipura. Surat itu menjadi penting agar PSSI bisa mengurus surat International Transfer Certificate (ITC). ITC sendiri sangat penting apabila pemain mau bermain di luar," jelas Jenderal Bintang Satu itu.

Dengan begitu, Limbong mengungkapkan bahwa kepindahan Tibo ke klub berjuluk The Fire Dragons itu adalah ilegal. Berbekal penilaian itu, Limbong menegaskan bahwa dirinya sudah memanggil pemain bersangkutan kembali ke Indonesia.

"Tibo sudah di sini. Saya sudah menerangkan, kalau ingin pindah ia harus punya surat-surat yang meliputi ITC. Jadi, saya meminta ia untuk mengurus surat-surat itu dulu jika mau pindah," jelas Limbong (vivabola)

komentar | | Read More...

Jayapura Ibu & Anak diculik oleh Polisi Indonesia

Jumat, 27 Juli 2012

JAYAPURA-Ibu Kristina Kogoya dan anaknya Wene Lokpere berumur 5 tahun telah ditangkap dan diculik oleh Militer dan Polisi Indonesia Spesial  Anti Terorist unit 88 di Jayapura, pada hari Kamis, ( 26/7/ 2012), pukul 08:00 Waktu Papua,  ketika Ibu Kristina dan anaknya sendang mengikuti persidangan Ketua KNPB di Pengadilan Negeri Jayapura - Papua dini hari.

Ibu Kristina berusaha meliput berita persidangan  ketua KNPB Buchtar Tabuni di kota Jayapura dan saat itu juga Militer dan Polisi Indonesia secara paksa dibawah todongan senjata oleh aparat Special Anti Terorist Unit 88 dan Militer Indonesia yang telah dilatih khusus oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia telah berhasil menangkap dan menculik seorang ibu dan anaknya.

Dalam persindangan ini semua aktivist tidak diizinkan untuk mengikuti dan meliput persidangan ketua KNPB Buctar Tabuni. Tetapi ibu Kristina Kogoya merasa simpati dan sebagai seorang Ibu Papua yang selama ini turut merasakan penderitaan rakyat Papua. Maka ia memberanikan dirinya untuk hadir dalam persidangan tersebut. Tetapi tidak disangka saat itu juga ibu Kristina dan anaknya telah di tangkap dan diculik oleh militer dan Polisi Indonesia.

Special Anti Terorist unit 88 yang juga telah turut menembak mati Wakil Ketua Mako Tabuni pada bulan Juni (14/6/2012) bulan lalu di Perumnas 3 Waena ketika saat keluar dari rumahnya. Pasukan ini juga telah berhasil menculik Desi Kogoya seorang putri berumur 8 tahun dan sampai saat ini Desi Kogoya hilang dan tidak pernah dipulangkan kembali ke pihak keluargannya oleh aparat special  anti terorist unit 88 Indonesia.

Pihak ini dilatih khusus untuk menangkap, menculik, membunuh, menteror seluruh orang Papua agar jangan menyuarakan aspirasi Papua Merdeka atau referendum yang selama ini dikampanyekan oleh seluruh rakyat Papua dibawah organisasi KNPB sebagai media nasional rakyat Papua ditingkat Nasional dan Internasional.

Karena ketakutan, jika isu Papua Merdeka dan persidangan Ketua KNPB Buctar Tabuni jangan sampai diliputi oleh rakyat Papua, dan rakyat didunia Internasional maka, mereka telah menangkap dan menculik Ibu Kristina Kogoya dan anaknya Wene Lokpere.

kami menyampaikan kepada  teman-teman diseluruh dunia baik didalam negeri maupun diluar negeri untuk menyebar luaskan berita ini, atas penangkapan dan penculikan seorang ibu dan anaknya yang sedang berumur 5 tahun tanpa alasan yang tidak jelas.

Sampai hari ini, Militer dan Polisi Indonesia masih dan sedang melakukan operasi besaran-besaran untuk menangkap dan menembak mati seluruh aktivist KNPB, aktivis HAM, dan seluruh orang Papua. Situasi rakyat Papua dalam keadaan yang sangat bahaya dari kebrutalan Militer dan Polisi Indonesia diseluruh tanah Papua.

Menurut informasi yang kami terima dari lapangan bahwa, ibu dan anaknya diinformasikan akan dibebaskan pada siang hari ini, tetapi kenyataannya Militer dan Polisi Indonesia telah melakukan penipuan terhadap pihak keluaraga ibu Kristina dan anaknya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi yang jelas dan mereka telah kehilangan jejak, bahkan telepon gengam miliknya tidak berfungsi lagi.

Kami memohon kepada teman-teman semua untuk mempertanyaakan Militer dan Kepolisian Indonesia di Papua atas penangkapan dan penculikan ibu Kristina Kogoya dan anaknya Wene Lokpere yang masih berusia 5 tahun.(warta papua Barat)

komentar | | Read More...

Belanda Menjajah di Indonesia; Spanyol di Filipina; Indonesia di Papua..!!!

Rabu, 25 Juli 2012

Oleh : Socratez Sofyan Yoman

Untuk membangun kesadaran suatu bangsa yang cukup lama dijajah dan ditindas dengan pendekatan kekerasan yang amat kejam itu, tentu membutuhkan proses waktu yang cukup panjang dan membutuhkan doa dan ketekunan dalam perjuangan dengan bekerja keras. Untuk menuju ke arah membangun kesadaran, membebaskan yang membisu, takut dan tak bersuara diperlukan keberanian, kejujuran, kesabaran dan ketulusan hati” ( Dumma Socratez Sofyan Yoman: Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri: (2010) hal. Sampul belakang).
Ir. Sukarno  bersama rakyat Indonesia melawan Belanda  karena Belanda menduduki, menjajah dan merampok kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dibawa ke Negeri Belanda dan  kekayaan, sejarah, budaya, harga diri, martabat dan seluruh modal  hidup  yang dimiliki Indonesia dihancurkan dengan ideologi kolonial dan kapitalisme Belanda. Rakyat Indonesia dibuat seperti tidak mempunyai apa-apa di atas tanah air mereka. Penjajah Belanda merumuskan dan mengkonstruksi mitos pribumi malas, jahat, pencuri, perampok, intelektual yang rendah dan berbagai macam mitos-mitos yang berlawanan dengan realitas hidup pribumi Indonesia yang sesungguhnya penduduk pribumi yang memiliki segala-galanya.  Watak penjajah Belanda di Indonesia dan Spanyol di Filipina tidak ada perbedaan doktrin, ideologi, metode pendekatan penjajahan. Misi penjajah yang utama adalah kapitalisme.  Kalau kita jujur, dua bangsa ini, yaitu: Filipina dan Indonesia,  sebelum Penjajah datang,  Indonesia dan Filipina, mereka sesungguhnya  adalah orang-orang merdeka dan berdaulat atas hidup mereka, tanah mereka,  hutan mereka,  sungai mereka,  laut mereka,  gunung mereka,  ideologi mereka,  sejarah mereka, budaya mereka. Mereka memiliki segala-galanya. Mereka ada kehidupan.
Sebagai contoh:  Saya mengutip kembali  pengakuan dan sekaligus pujian seorang penulis kolonial kepada pribumi Indonesia (Jawa) Frank Stettenham adalah  Resien Inggris dan dia menulis dengan penilaian yang  manusiawi, beradab dan bermoral.” Orang Melayu berkulit sawo matang, agak pendek, gempal dan kuat, berdaya tahan tinggi. Wajahnya, biasanya jujur dan menyenangkan; ia tersenyum kepada orang lain yang menyapanya sebagai orang yang sederajat. Rambutnya hitam, lebat dan lurus. Hidungnya cenderung agak datar dan lebar pada cupingnya, mulutnya besar; biji matanya hitam pekat dan cerah, bagian putihnya sedikit kebiruan; tulang pipinya biasanya agak menonjol, dagunya persegi, dan giginya semasa sangat putih. Ia diciptakan dengan baik dan bersih, berdiri kuat di atas kakinya, tangkas menggunakan senjata, terampil membuat jala, menggenjot pedal, dan menguasai perahu; biasanya ia perenang dan penyelam yang ahli. Keberaniannya yang baik merata hampir pada semua laki-laki, dan tidak ada sikap budak di antara mereka, hal yang tidak biasa di Timur.  Dipihak lain ia cenderung bersikap angkuh, khususnya terhadap orang asing.” (hal. 60). Hemat saya, Frank adalah salah satu orang Eropa yang menilai dan menulis tentang orang Melayu, Indonesia dengan pendekatan nurani kemanusiaan.” (Opini: Penduduk Asli Papua Bukan Makar, Separatis dan OPM, Bintang Papua, Sabtu, 19 Mei 2012). Yang saya garis bawahi dan diberikan garis tebal adalah modal hidup yang dimiliki oleh orang-orang Jawa (Indonesia) sebelum Penjajah datang.
Sementara untuk keunggulan Penduduk Pribumi Filipina sebelum Penjajah Spanyol datang ke Filipina dapat digambarkan dengan sangat luar biasa dan dahsyat  oleh Jose Rizal dalam bukunya: “The Indolence of the Filipinos” (1964) yang dikutip oleh Alatas dalam bukunya: “”Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial” (1988), hal.139-140".  “Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, masyarakat Filipina melakukan perdagangan aktif dengan Cina. Catatan Cina abad ke-13 melaporkan kejujuran para pedagang dari Luzon. Pigafetta, yang berdagang dengan Magellan pada tahun 1521, setibanya di Samar, sangat terkesan dengan sopan-santun dan kebaikan budi para penduduknya. Ia menyebutkan kapal dan perkakas dari emas murni didapatkan di Butuan, tempat penduduk bekerja di penambangan. Mereka memakai baju sutera, belati dengan pangkal emasnya yang panjang dan sarung pedang dari kayu ukiran, gigi emasnya, serta sejumlah benda lainnya. Beras, padi-padian lain, jeruk, sitrun, dan jagung India di tanam….Sepanjang sejarah di tahun-tahun pertama itu, pendek kata, melingkup kisah panjang tentang industry dan pertanian penduduk-tambang,pendulang emas, mesin tenun, bercocok-tanam, tukar-menukar, pembuatan kapal, pemeliharaan unggas dan ternak, penenunan sutera dan kapas, perusahaan penyulingan, pembuatan senjata, pembudiayaan mutiara, industry wewangian, tanduk dan kulit, dan sebagainya. Semuanya ini dapat ditemui pada setiap langkah dan mengingat waktu serta keadaan kepulauan tersebut, mereka membuktikan bahwa di sana ada kehidupan, ada kegiatan, dan ada gerarakan.”
Jadi, mitos Penduduk Pribumi Jawa dan Filipina malas hanya karena mereka melawan kerja paksa dan penjajahan dan pemerasan yang sebelumnya belum pernah ada di atas Tanah dan negeri mereka. Penduduk Pribumi Jawa melawan dan mengusir kolonial Belanda dari Indonesia dan Penduduk Pribumi Filipina melawan dan menentang Spanyol dari Tanah Filipina adalah karena pemaksaan undang-undang yang diskriminatif dengan bangunan dan struktur  ideologi penjajahan kejam yang berorientasi kapitalis. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya   penjajah selalu   memperbudak,  memiskinkan, melumpuhkan watak, dan menghancurkan  sendi-sendi dan nilai-nilai  kehidupan penduduk Pribumi.
Melalui gambaran singkat dua kebenaran sejarah kehidupan Penduduk Pribumi Jawa dan Filipina tadi, saya mau mengutip pertanyaan-pertnyaan yang diajukan oleh Saudara Mayor Inf Tri Ubaya, SH, Kasi Listra PangdamXVII/Cenderawasih (Bintang Papua, Senin, 21 Mei 2012, hal.7-8)  dengan topik: “Benar Bahwa Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa” yang merespons opini saya yang berjudul: “Orang Asli Papua Bukan Makar, Separatis dan OPM” (Bintang Papua, 19 Mei 2012).   Sebelum saya menulis kembali pertanyaan-pertanyaan itu, saya sependapat dengan Saudara Tri. Saya  sangat tidak setuju dengan para pejuang Papua Merdeka yang menyebarkan berita-berita bohong kepada rakyat dan bangsa Papua Barat.  Contoh: seperti Ketua Umum Dewan Adat Papua, Forkorus Yabuisembut, menerima nobel perdamaian dari Amnesty Internasional dan juga masalah Papua Barat sudah terdaftar dalam Komisi  Dekoloninasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Saya menduga, informasi seperti ini bisa juga dikreasi, dikembangkan dan disebarkan luaskan oleh intelijen Penjajah Indonesia di Tanah Papua dengan tujuan untuk merusak dan menghancurkan reputasi para pejuang Papua Merdeka di mata rakyatnya sendiri. Karena, demi keamanan Nasional, biasanya intelijen penjajah menggunakan berbagai cara dan  strategi untuk merusak perjuangan rakyat yang dijajah.   
Ijinkan saya mengutip pendapat Saudara Tri: “Seperti dunia mengetahui bersama bahwa, saat ini juga di Amerika Serikat, Canada dan Australia, di dalamnya ada penduduk asli yang mengetahui wilayah tersebut jauh lebih lama, ribuan atau ratusan tahun.Mereka ini menjadi minoritas dan banyak diantaranya yang telah tercabut dari akar budaya dan hak-hak dasarnya sebagai penduduk pribumi. Sejauh ini belum ada yang berani menggugat eksistensi sosial  dan politik mereka, berhadapan dengan penduduk mayoritas. Apakah mereka tidak perlu ditanya lagi, karena secara faktual mereka adalah penduduk asli. Bagaimana pula dengan kriteria penduduk asli itu? Apakah mereka yang tinggal paling dulu? Dimulai sejak kapan? Dan bagaimana dengan realitas atau keadaan Negara bangsa sekarang ini?  Apakah perlu diputar ulang kontrak social yang telah diproklamasikan elit politik yang mengklaim sebagai pendiri bangsa? Bagaimana pula dengan hak-hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka secara damai?”. 
Ini adalah pertanyaan para kolonial  yang melegitimasi kejahatan dan kekerasannya. Selama ini, Pemerintah Indonesia sudah salah menilai, mengerti dan memahami kami. Kami bukan orang-orang bodoh seperti yang Pemerintah dan bangsa Indonesia berpikir. Rakyat dan bangsa Papua Barat  adalah orang-orang yang diduduki dan dijajah secara sistematis dan struktural oleh Indonesia dengan mitos-mitos yang seperti telah diciptakan oleh Belanda kepada Indonesia dan Spanyol kepada Filipina. Semua Undang-Undang, Keputusan Presiden (KEPRES), Instruksi Presiden (INPRES), Peraturan Pemerintah (PP), adalah hanya dengan tujuan untuk meng-kekalkan dan memperpanjang pendudukan dan penjajahan Indonesia di Tanah Papua. Mitos Indonesia lain yang diterapkan di Tanah jajahan di Papua adalah masalah Papua sudah final dalam NKRI. PEPERA 1969 sudah final. Jadi, yang jelas dan pasti: Belanda adalah Penjajah Indonesia. Spanyol adalah Penjajah Filipina dan Indonesia adalah penjajah Papua. Ini fakta sejarah. Ini bukan ilusi. Ini realitas di depan mata kita. Ini kita alami dan merasakan langsung.       
Perilaku Pemerintah Indonesia sama seperti Belanda di Indonesia dan Spanyol di Filipina. Indonesia secara stuktural dan sistematis dengan operasi militer gaya baru, operasi migrasi gelap (mendatangkan penduduk luar tanpa terkendali dan benar-benar liar), operasi pemekaran kabupaten dan provinsi yang miskin administrasi persyaratan suatu wilayah dan tidak seimbang dengan penduduk asli hanya berjumlah 1,5 juta jiwa (pemekaran kabupaten dan provinsi adalah operasi pengembangan jaringan komunikasi dan pengkondisian wilayah dan operasi transmigrasi gaya baru),  operasi penghancuran ekonomi penduduk pribumi, pendidikan yang kacau balau, pelayanan kesehatan yang ambur adul dan meningkatnya kematian penduduk asli Papua, nilai-nilai budaya, penghancuran sumber daya alam,perampasan tanah penduduk pribumi atas nama pembangunan, perkebunan kelapa sawit, perampasan tanah penduduk asli oleh aparat TNI dan POLRI, kegagalan Otonomi Khusus, UP4B yang palsu. (UP4B adalah usaha pelarian atau persembunyian Pemerintah Indonesia atas kegagalan Otonomi Khusus di Tanah Papua dari tekanan internasional. Tapi sayang, Indonesia tidak bisa bersembunyi dan menipu rakyat Papua lagi). Peradilan terhadap orang asli Papua yang sangat diskriminatif.
Ingat, jangan lupa. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus adalah keputusan politik tentang status Papua dalam wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia jangan bangga dan menghibur diri dengan pernyataan-pernyataan politik dari Negara-Negara asing yang menyatakan, kami mendukung Papua dalam NKRI.  Itu bahasa diplomatik dan komunikasi politik yang biasa. Rakyat dan bangsa Papua juga dihargai dan diterima sebagai salah satu bangsa yang akan menentukan nasib sendiri tapi dengan cara damai.    
Pemerintah Indonesia jangan lupa,  sebagai anggota PBB sudah meratifikasi (menyetujui) Deklarasi Hak-Hak Orang-orang Pribumi (Indigenous Peoples)  Pasal 3: “ Penduduk Pribumi berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka sepenuhnya bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”(Deklarasi PBB, sesi 61, agenda item 68, Pertemuen Pleno ke-107, tanggal 13 September 2007). Lihat juga dari Sumber: Buku Informasi Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia).  Deklarasi ini senafas dan relevan dengan Mukahdimah UUD 1945: “   Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan  dan perikeadilan.”
Mayon Soetrisno dalam bukunya: Arus Pusaran Soekarno, Roman Zaman Pergerakan (1985: hal. 122): Zaman akan berubah. Peta politik yang sekarang, adalah peta politik yang sedang berubah…Cepat atau lambat, masa keemasan tanah-tanah jajahan akan berakhir. Bagaimanapun bodoh dan primitifnya suatu bangsa, ia akan tumbuh, berkembang, menyerap kecerdasan, pengetahuan, ketrampilan dan memiliki naluri untuk mempertahankan hidup”. Dalam konteks Papua, betapapun tertindas, terjajah, terpinggirkan dan terpenjara Penduduk Asli Melanesia,kesadaran mereka sudah bangkit dan menuju pada kebebasan dari penjajahan Indonesia, seperti Indonesia bebas dan merdeka dari Belanda, Filipina bebas dari Spanyol.   Penulis adalah Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

komentar (1) | | Read More...

Tragedi Dogiyai : 2 Orang Warga Sipil Tertembak Mati Aparat Kepolisian

Latar Belakang Peristiwa

Peristiwa bentrok warga sipil dengan aparat kepolisian ini dipicu oleh adanya bisnis Togel (perjudian dengan karcis) di wilayah Lembah Kamu, Kabupaten Dogiyai. Permainan Togel atau judi karcis ini sebenarnya illegal.

Sejak Tahun 2010, Dewa,  seorang pengusaha asal Bali telah mendirikan bisnis Permainan Togel (Bayar Karcis dengan bayar Rp.5000,-  kalau menang  4 angka   mendapat Rp.10 000 000,- dan Lain-lain). Karena bisnis togel ini menarik minat warga Lembah Kamu, maka Dewa membuka beberapa agen bisnis togelnya di sekitar ibu kota Kabupaten Dogiyai, Moanemani, Lembah Kamu.

Selama Bisnis Togel ini berlangsung pihak  aparat Kepolisian  tidak pernah memberi  teguran kepada Dewa ataupun memprosesnya secara hukum mengingat bisnis ini illegal dan bertentangan dengan hukum Negara. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa oknum aparat kepolisian setempat juga mendapatkan keuntungan atau kena percikan keuntungan juga dari bisnis togel tersebut.

Untuk menjalankan bisnisnya, Dewa juga merekrut beberapa orang warga lokal untuk menjadi agen-agennya. Salah satu dari warga lokal yang dipercayakan sebagai agen adalah  Dominikus Auwe, untuk menjadi  salah satu agen  di sekitar pasar dan Kompleks Pasar Moanemani.

Kronologi Peristiwa

Pada  Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 9.00 pagi, Dominokus Auwe menjual kupon togel sangat banyak dan laku keras karena warga masyarakat sekitar banyak yang membeli dalam jumlah besar. Dari penjualan tersebut, Dominokus mendapatkan uang sangat bayak.  Tiba-tiba datanglah aparat kepolisian dari Polsek Moanemani ke tempat penjualan togel dan permainan Seme (dadu) tersebut dan tanpa banyak bicara ataupun member teguran, aparat polisi langsung merampas uang milik Dominokus Auwe dan uang dari tempat permaian Seme tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Moanemani.

Merasa rugi karena uangnya telag diambil oleh aparat polisi, Dominokus segera menyusul ke kantor Polsek Moanemani untuk meminta kembali uangnya. Sesampai di kantor Polsek Moanemani, Dominokus lagsung meminta uang miliknya yang telah dirampas oleh anggota Polsek Moanemani tersebut.  Namun tanpa komentar dan penjelasan dari aparat Polisi di Polsek, petugas polisi tersebut segera menembakkan peluru tajam kearah Dominokus Auwe. Peluruh pertama mengenai dada, kemudian peluru dari tembakan kedua mengenai kepala. Saat itu juga Dominokus terjatuh dan tewas ditempat. Peluru tetap bersarang didalam dada dan kepala korban.

Saat itu ada pula para warga setempat yang berdiri maupun lewat disekitar kantor Polsek Moanemani. Setelah menembak Dominokus Auwe, aparat polisi tersebut kemudian menembak secara brutal kearah luar sehingga mengenai Albertus Pigai dibagian rusuk kanannya. Selain itu tembakan juga mengenai Vince Yobe di dadanya dan peluru lari menembus ketiaknya. Ketiga korban segera dilarikan ke Puskesmas Moanemani.

Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00, Pihak Polsek Moanemani mengambil 2 korban penembakan yang terluka parah, yaitu Albert Pigai dan Vince Yobe untuk dilarikan ke RSUD Nabire. Setelah mendapatkan perawatan dan dipasangi infuse, korban mulai sadar. Setelah sadar, Vince Yobe yang ketakutan segera melarikan diri dari rumah sakit, sementara Albertus Pigai tetap dirawat dirmah sakit tersebut dalam keadaan kedua tangan diborgol di tempat tidur.

Pada hari yang sama, Tanggal 13 April 2011, satuan Brimob bersama Dalmas dari Nabire sebanyak 2 truk segera menuju ke Moanemani.sementara itu, warga yang mengetahui kejadian itu tidak dapat menerima tindakan aparat Polsek Moanemani tersebut. Warga kemudian membakar kantor Polsek Moanemani dan juga beberapa barak kios milik Dewa.  Kemudian warga menganiaya Kapolsek dan beberapa anggota Polsek. Karena hari sudah malam, warga kemudian menghentikan aksinya dan pulang ke rumah dan kampung masing-masing.

Pada tanggal 14 April 2011  sekitar pukul 8 00 pagi, ditemukan mayat ALWISIUS WAINE  ( 26)   di desa Ikebo dengan luka tembak di dada dan terbaring melintang di jalan.

Tanggal 14 April 2011 sekitar Jam 8.30 pagi, kedua mayat korban penembakan (Dominokus Auwe dan Alwisius Waine) di makamkan  di halaman Kantor Distrik Kamu selatan Puweta  .

Kemudian pada tanggal 14  April 2011 , sekitar Jam 12 00 Malam , sebanyak 5 truk Batalyon Timsus 753 dari Nabire juga tiba di  Moanemani.

Ditulis ulang berdasarkan  laporan Yones Douw, :  Kantor Keadilan dan Perdamaian Gereja KINGMI di Tanah Papua

komentar (3) | | Read More...

Okto: Bentuk Saja Timnas Papua..!!

Jayapura-Keputusan PSSI mencoret para pemain yang berlaga di kompetisi Indonesia Super League (ISL) dari timnas Merah Putih, membuat pemain geram. Mereka mengancam bakal membentuk timnas sendiri.

Okto Maniani, pemain Persiram Ampat menyatakan kecewa terhadap keputusan induk sepak bola nasional tersebut. Menurut dia, tidak semestinya PSSI merusak timnas dengan cara mencoret pemain yang berkualitas. "Kalau dilarang-larang seperti ini, saya dan rekan-rekan dari Papua akan membentuk timnas Papua saja,” kata Okto, Sabtu (14/1).

Andalan timnas U-23 ini mengatakan, PSSI tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan konflik dualisme kompetisi di Indonesia. Sehingga, para pemain menjadi korban carut marut sepak bola nasional.

"Kalau seperti ini, saya sebagai pemain bimbang dan bingung. Nasib pemain seperti digantung. Sampai saat ini, saya juga belum pernah ditemui oleh para pengurus PSSI mengenai surat FIFA yang melarang pemain ISL bergabung di timnas," kata pemain berkepala plontos tersebut.(suaramerdeka.com)

komentar (1) | | Read More...

Freeport Minta Perpanjangan Kontrak Hingga 2041

JAKARTA-PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan masa kontrak karya (KK) dari tahun 2021 hingga 2041. Berdasarkan Kontrak Karya II yang ditandatangani tahun 1991, masa berlaku kontrak Freeport untuk mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua hanya sampai tahun 2021.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan perpanjangan masa kontrak tersebut  kepada Pemerintah Repulik Indonesia (RI). "Secara resmi suratnya sudah saya sampaikan ke tim renegosiasi yang dipimpin Pak Hatta Rajasa (Menko Perekonomian, red) pekan lalu," ujar dia di Jakarta, Rabu (25/7)

Permohonan perpanjangan masa kontrak ini, kata Rozik, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat tim renegosiasi antara Pemerintah RI dan manajemen Freeport Indonesia. ''Kita masih menunggu jawaban dari timnya Pak Hatta," ujarnya singkat. http://www.republika.co.id)

komentar | | Read More...