Jakarta-Indonesia
merdeka dari cengkraman penjajah Belanda pada 17 Agustus 1945. Namun, baru
akhir tahun 1949, Kerajaan Belanda rela menyerahkan semua bekas jajahannya ke
Indonesia, kecuali wilayah Papua Barat. Atas peran Amerika Serikat dengan
Perjanjian New York, akhirnya pada tahun 1962, Belanda menyerahkan Papua Barat
ke Indonesia. Buntutnya, tahun 1967, Pemerintah Indonesia memberikan kontrak
penambangan tembaga dan emas di Papua, selama 30 tahun. Amerika benar, karena
hampir tidak ada satu pun jenis kekayaan alam yang tidak ada di perut bumi
Papua. Masih menurut sejarah, bicara kandungan sumber daya mineral dan energi
di perut bumi Papua, sudah dikenal luas sebelum perang dunia kedua. Saat itu,
tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk dieksploitasi.Alkisah,
pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geologist
Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukti yang kaya akan unsur tembaga.
Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden
Belanda. Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan
tembaga sebanyak 13 juta ton di atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut
bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias
gunung bijih.Entah gimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca
oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan
pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport
adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan
membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel
Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport. Sejak
itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh,
ndilalah, di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti
Belanda tadi. Tak piker panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.Di
saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan
Belanda belum mau menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran
Amerika Serikat yang secara politik, berkepentingan agar Indonesia berganti
haluan menjadi negara lebih pro-barat, ketimbang pro uni soviet dengan paham
komunisme mereka. Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara
Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan
Belanda per 1 oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.tak
lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun seiring dengan
keinginan Amerika Serikat. Komunisme yang sempat mendominasi peran politiknya
di Indonesia era Soekarno, lenyap seketika dan memunculkan Soeharto sebagai
pemimpin Indonesis generasi berikutnya.Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto
langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi.
Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak
ekslusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektar di sekitar
Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang
minimal 2 kali 10 tahun. Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan
dana investasi tambangnya sebesar 25 milyar dollar As, mulai melakukan
pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972,
produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat
menjadi 18 ribu ton bijih per hari.Tahun 1988, Freeport menemukan adanya
cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton.
Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport
mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua. Namun, pada
tahun 1991, pemerintah lewat Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar
Kartasasmita, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin
segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk
menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga mencapai 51
persen.Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20
tahun 1994, yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi.
Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia.
Dus, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut, untuk tidak menjual saham
kepemilikannya kepada Indonesia. Tidak hanya itu. Pada saat itu pula, PT Irja
Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport, juga
mengantungi kontrak karya selama 30 tahun, atas lahan eksplorasi seluias satu
juta hektar, di kawasan Teluk Etna, hulu sungai Tariku dan sungai Kembau.
Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer
menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun
kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua
blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar,
serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini,
seluas dua juta hektar. Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas..?? Yang jelas,
dari hasil tambangnya di Papua, Freeport yang sempat menurun, akhirnya berhasil
mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc
Moran Cooper and Gold Incorporation.Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT
Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport
Mr Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,36 persen milik PT
INdocopper Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi
saham Indocopper, terdiri dari 50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri,
49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen milik publik. Asal tahu,
Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group. Kelompok usaha
yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya
memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan
milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995,
ketika Kelompok Bakrie sebag melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek
Surabaya. Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak.
Deposit emas di perut bumi Papua, diakui sebagai kandungan terbesar di dunia.
Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 milya metric ton bijih emas. Dari situ,
gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 trilyun. Jangan
heran, bila keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dollar Amerika
setiap tahunnya. Ke mana dana Freeport mengalir..?? Tidak ada kejelasan
seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak
jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport
mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana
abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga papua.
Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata
sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan,
kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga papua. Tak jelas,
kemana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu,
mendadak justru muncul angina panas ichwal pengeluaran tidak wajar atas audit
keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya
kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran
mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar USD 4,7
juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi USD 5,6 juta pada tahun 2002.
Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang
USD 20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di
Papua. Tidak hanya Freeport di Papua..?? Tidak terbayangkan bila aliran dana
siluman jutaan dollar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga papua.
Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan
kewajiban hasil 70 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.Padahal,
tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja
British Petroleum (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan
Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar
domestic Indonesia), PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas
eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di
sector kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produser minyak dan gas, serta Global
Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48
perusahaan pemegang HPH yang berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua.
Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kotrak karya dan tiga
wilayah perjanjian karya pengusahaan Pertambangan Batubara dan empat wilayah
kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17
wilyah kontrak karya dan kuasa penambangan.Pertanyaannya adalah, akankah rakyat
Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah
kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi
kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu. Tengok
saja cerita AMien Rais yang enam bulan lalu, bertemu Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan
Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.“Waktu saya ke Sidney, saya
bertemua Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata
dia. Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu
ada sirkel-sirkel politik tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda,
termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu
instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan,
sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,” ujar Amien menirukan
Paul Keating.Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. yang
pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat ndoro mister.(catatan Rahmat)
home
Home
