home
Sabtu, 28 Juli 2012
Jakarta-Upaya Indonesia untuk merdeka secara
politik dari Pemerintah Belanda tentu mengisahkan jalan panjang dan berliku
ceritanya. Saat perjuangan menujuh kemerdekaan orang Indonesia diperlakukan
tidak layaknya seorang manusia oleh penjajah. Ini berlaku di seluruh dunia.
Kata separatis tentu menjadi familiar
saat perjuangan karena kaum penjajah menyebut upaya bangsa tertentu untuk
membebaskan diri dari ketidakadilan dengan kata tersebut. Adalah Separatis,
sebutan bagi kaum yang berjuang untuk membawah rakyatnya merdeka secara
politik.
Belanda menyebut Indonesia adalah
separatis yang hendak keluar dari bingkai Hindia Belanda. Hindia-Belanda juga
merupakan wilayah yang tertulis dalam UU Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah
berdaulat Kerajaan Belanda, diamandemen tahun 1848,1872, dan 1922 menurut
perkembangan wilayah Hindia-Belanda.
Setelah Perang Dunia 2 selesai AS
terlibat dalam konfrontasi yang serius dengan Uni Soviet yang dalam Perang
Dunia 2 merupakan sekutu melawan Jerman, Italia dan Jepang. Setelah Perang
Dunia 2 negara-negara yang menang perang menunjukkan kepentingannya
masing-masing yang amat berbeda satu dengan lainnya. Uni Soviet yang berhaluan
komunis diametral bertentangan dengan AS yang berhaluan kapitalis. Negara
lainnya memihak sesuai dengan haluan politiknya masing-masing dan terbentuk
blok Barat dengan AS sebagai jagonya dan blok Komunis dengan Uni Soviet sebagai
pusatnya. Terjadilah persaingan yang keras dan berkembang menjadi konfrontasi
serta akhirnya menjadi Perang Dingin antara dua blok ideologi itu.
Sejak Republik Indonesia berdiri pada 17
Agustus 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara serta UUD 1945
menjadi konstitusi bangsa, Indonesia telah menentukan untuk menganut politik
luar negeri yang bebas-aktif. Itu berarti bahwa Indonesia tidak berpihak kepada
blok Barat maupun blok Komunis, tetapi mengambil sikap sama jauh dengan
landasan kepentingan nasional. Sudah tentu sikap Indonesia itu tidak disenangi
AS maupun Uni Soviet, terutama karena posisi geopolitik dan geostrategi negara
Indonesia Merdeka amat berpengaruh terhadap konflik Barat-Komunis itu yang
berkembang menjadi satu Perang Dingin (Cold
War). Itu merupakan alasan kuat
Memang dalam masa pendudukan tentara
Jepang atas Indonesia dalam Perang Dunia 2 Bung Karno sering berpidato yang
kurang positif terhadap AS. Hal itu antara lain keluar dalam seruan yang cukup
sering diucapkannya, yaitu Amerika
Kita Seterika, Inggris Kita Linggis !. Akan tetapi seruan demikian
lebih banyak karena usaha Bung Karno untuk mengamankan bangsa Indonesia dari
tindakan dan perlakuan Jepang yang kejam, bukan karena Bung Karno dalam hatinya
juga berpikir begitu. Setelah Perang Dunia 2 selesai Bung Karno mengalami
sedikit kesulitan karena ucapan-ucapan semacam itu menimbulkan tuduhan pihak AS
dan sekutunya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah collaborator atau antek
Jepang. Namun pada permulaan kemerdekaan Bung Karno dan Bung Hatta serta bangsa
Indonesia yang mereka pimpin bukan bersikap anti-Amerika, malahan mungkin lebih
dekat dan percaya kepada AS dari pada kepada Inggeris dan negara Sekutu
lainnya.
Itu sebabnya Indonesia setuju ketika
pimpinan Komisi Tiga Negara yang bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda
dipegang AS, dengan Australia dan Belgia sebagai anggota Komisi lainnya.
Namun sebenarnya pandangan positif
bangsa Indonesia terhadap Amerika tidak sepenuhnya terbalas oleh sikap serta
penilaian serupa dari Amerika terhadap Indonesia.
Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia
saat ini ingin adanya renegosiasi Kontrak Kerja dengan Freeport Indonesia.
Renegosiasi kontrak terkait dengan rencana pemerintah menerapkan bea keluar
(BK) untuk ekspor mineral, termasuk tembaga dan emas.
Kewajiban divestasi PTFI baru diatur di
dalam Pasal 24 KK perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut menyebutkan
kewajiban divestasi PTFI terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas
saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991.
Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, PTFI harus melego sahamnya
sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen.
Upaya Indonesia tersebut tentu tidak
mudah. Apalagi Richard Adkerson, Chief
Executive Officer(CEO) Freeport-McMoRan menolak melakukan divestasi.
Tentu bukan hal baru Indonesia tidak
berdaya sebagai sebuah negara terhadap Amerika. Selain soal Freeport,
Indonesia juga tidak lagi mendapat bantuan pelatihan militer (Kopassus)
lantaran pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga Pasukan elit militer Indonesia
ini “bermesrah” dengan musuh babuyutan Amerika yakni China.
Beberapa waktu lalu berbagai media di
Indonesia memberitakan soal penempatan pasukan Amerika di Darwin
Australia. Analisis media di Indonesia bahwa penempatan pasukan Amerika di
Darwin membahayakan Indonesia. Terkait dukungan Amerika atas kemerdekaan Papua
untuk merdeka secara politik. Tentu paranoid.
Ichsanuddin Noorsy, pengamat
Ekonomi-Politik beberapa waktu lalu mengatakan sejak tahun 1970-an, Darwin
Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik.
Hal ini, disebabkan karena China secara
ekonomi dan militer menguat, dan pasukan Amerika makin tidak populer di Jepang
dan Korea Selatan.
Amerika Serikat kemudian mengambil sikap
standar ganda, mengamankan jalur laut China Selatan dan udara Asia Pasifik
karena didukung basis militer di Hawai dengan pasukan lebih dari 42.000.
"Di sisi lain, memantau kekuatan
China di Laut China Selatan sekaligus menjadikan Laut China Selatan sebagai
kawasan yang perlu mendapat pengamanan karena negara-negara yang berada di
sekitarnya saling memperebutkan batas wilayah ZEE," ujar Ichsanuddin
Noorsy
Memang diketahui bahwa AS menguasai
Filipina setelah merebutnya dari kekuasaan Spanyol dalam abad ke 19. Akan
tetapi dalam pandangan banyak orang Indonesia, sikap AS terhadap rakyat
Filipina jauh lebih lunak dibandingkan sikap Belanda terhadap rakyat Indonesia.
Apalagi bangsa Amerika telah merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Inggeris,
satu hal yang merangsang para pemimpin Indonesia untuk berbuat serupa. Ir Soekarno
sebagai pemimpin bangsa Indonesia sering menggunakan Amerika sebagai referensi,
kalau bukan tauladan, bagi bangsa Indonesia dalam usahanya membangun
kemerdekaan bangsa. Bahkan ada harapan umum bahwa AS akan membantu Indonesia
mendapatkan kemerdekaan.
Dalam upaya Indonesia merebut
kemerdekaan, orang-orang Indo-Melayu dianggap separatis sehingga ada
diskriminasi, ketidakadilan, penembakan, pemerkosaan dialami orang Indonesia
saat itu.
Tentu niat Indonesia untuk merdeka
secara politik lepas dari Belanda juga memiliki alasan tertentu. Kini orang
Papua mengalami hal yang sama. Indonesia menyebut orang Papua separatis
karena hendak merdeka secara politik.
"Jadi separatisme ini selalu lahir
sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil di dalam suatu konteks
sejarah," tutur Pendeta Benny Giay.
Pendeta Giay secara tegas
menyatakan, orang Papua tidak pernah memilih menjadi separatis. Hal ini terjadi
akibat ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat yang masih berlangsung
hingga kini. Sebab, selama ini kebijakan negara yang diberlakukan di Papua
sangat diskriminatif, menyempitkan peran dan malah menyingkirkan masyarakat
asli Papua di atas tanahnya sendiri.
Dalam sebuah dokumen rahasia Kopassus,
Mayor Jenderal Erfi Triassunu, kepada Gubernur Barnabas Suebu tertanggal 30
April 2001. Surat itu menuduh Gereja Kemah Injil atau Gereja Kingmi berusaha
membangun organisasi eksklusif berdasarkan etnisitas di Papua, yang dalam
pandangan Mayjen Triassunu dianggap gerakan separatis potensial, dan
menyarankan militer memediasi konflik antara Gereja Kingmi dan Gereja Kemah
Injil Indonesia. Surat itu juga mendesak jika mediasi tak bisa menyelesaikan
konflik, “tindakan sesegera mungkin”harus diambil.
Setelah surat ini terekspos, Mayjen
Triassunu meminta maaf secara terbuka (http://newmatilda.com/2011/07/25/indon-army-backs-down-threat-letter)
karena menuduh gereja sebagai organisasi separatis, mengklaim bahwa beberapa
orang gereja telah meminta bantuan militer.
"PAK Presiden, kami bilang
separatisme ini tidak turun dari langit, sama seperti separatisme dan
nasionalisme Soekarno dan Mohammad Hatta, mereka melawan karena mereka melihat
ketidakadilan selama dua abad lebih," ujar Pendeta Benny Giay, seperti
diberitakan PapuaTV, pada
15 Juni 2012 lalu.
Hal ini dikatakan Ketua umum Gereja
Kemah Injil (Kingmi) Papua, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono beberapa waktu lalu terkait maraknya aksi penembakan yang terjadi di
Papua dengan mengatakan "Separatisme di Papua jangan dibiarkan tetapi
harus dibasmi"Indonesia lebih dahulu separatis lalu Papua” tegas Giay
(John Pakage)
Home
