Freeport Tawarkan Tempat Latihan Timnas di Papua (Timika)

Jumat, 31 Agustus 2012

Timnas Kubu Djohar Arifin

Jakarta-PSSI mendapat tawaran dari salah satu perusahaan pertambangan multinasional untuk menggelar pemusatan latihan untuk semua kelompok umur di Timika, Papua.

Hal ini disampaikan General manajer dan wakil presiden eksekutif PT Freeport Indonesia, Nurhadi Sabirin, saat menyambut kedatangan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dan rombonganya di Hotel Rimba Papua, Selasa (28/8/12) malam.

“Komitmen Freeport untuk membantu pengembangan sepakbola tidak hanya untuk wilayah Papua. Tapi juga untuk skala nasional. Karena itu, kami siap sekiranya PSSI bersedia melakukan pemusatan latihan timnas di Timika,” ujar Nurhadi

“Fasilitas untuk latihan juga sudah ada, karena kami memiliki sports center dengan sarana olahraga yang cukup komplit. Termasuk di dalamnya dua lapangan sepakbola yang tentu memenuhi standar. Salah satunya bahkan menggunakan rumput sintetik,” Nurhadi menambahkan.

Dengan adanya pemusatan latihan di Papua, diharapkan Nurhadi bisa meningkatkan gairah masyarakat setempat terhadap sepak bola nasional.

“Semuanya kami serahkan ke PSSI. Kapan pun mau melakukan pemusatan latihan di Timika kami siap. Pastinya, segala keperluan selama berada di Timika menjadi tanggung jawab kami sebagai tuan rumah,” pria asal Sumatera Barat ini menjelaskan.

Djohar tidak menerima ataupun menolak tawaran tersebut, dan memilih fokus dengan tujuannya datang ke Timika.

“Penghargaan yang tinggi tentu kita sampaikan kepada jajaran manajemen PT Freeport Indonesia atas tawaran untuk menggelar pemusatan latihan timnas di wilayah kerja mereka,” kata Djohar.

“Karena itulah saya menyempatkan diri memenuhi undangan untuk membuka turnamen usia muda yang digelar PT Freeport. Sebab kami ingin silaturahim sekaligus kenal dari dekat. Alhamdulillah, hasilnya cukup positif karena kita mendapat tawaran menarik untuk tempat training camp,” Djohar menegaskan.

Turnamen yang dimaksud Djohar adalah Piala Kemerdekaan RI di Lapangan Sepak bola Kuala Kencana, Timika, Papua, Rabu (29/8/12). Turnamen ini berlangsung dari 28 Agustus hingga 8 September 2012, diikuti sekitar 500 anak SD, SMP, SMA serta Sekolah Sepakbola (SSB) dan tim putri U-16 tahun se-Kabupaten Mimika, Papua.

“Sengaja saya ke sini dengan membawa Pelatih Timnas U-17 (Indra Syafri) dan Om Bob (Hippy) selaku koordinator timnas, agar bisa memantau secara langsung talenta muda yang ada di Timika. Semoga saja ada pemain dari daerah ini yang bisa masuk timnas,” tambah Djohar yang langsung disambut tepuk tangan ratusan peserta, hari ini Rabu (http://www.bolaindo.com 29/8/12).

komentar | | Read More...

Kuras Emas di Papua, Freeport Siap Rogoh Rp 153 Triliun

Kamis, 02 Agustus 2012

Jakarta - PT Freeport Indonesia siap menggelontorkan investasi tambangnya di Papua hingga US$ 8 miliar-US$ 17 miliar atau hingga Rp 153 triliun dalam tiga tahun mulai 2016-2018.

Hal ini disampaikan oleh Senior Manager Freeport Urusan Hubungan Pemerintahan Yuni Rusdinar dalam diskusi di Hotel Interncontinental MidPlaza, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

"Untuk tahun 2016-2018 Freeport menyiapkan US$ 8-17 miliar untuk investasi tambang. Saat ini tambang Freeport 10 ribu hektar, sedangkan jatah dari UU Pertambangan 25 ribu hektar," ujar Yuni.

Dia mengatakan, sejak 1992 hingga 2011 Freeport telah membayar pajak US$ 13,8 miliar ke pemerintah Indonesia. Investasi yang telah dikeluarkan Freeport di Papua selama ini mencapai US$ 8,6 miliar. "Freeport berkomitmen untuk tidak mau menciutkan pertambangannya di Indonesia," jelas Yuni.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Freeport Indonesia Rini Ranti menyatakan, Freeport saat ini belum berkeinginan untuk membangun pabrik pengolahan tambang (smelter) di Indonesia. Alasannya harga barang hasil pengolahan tambang (smelting) tidak kompetitif.

"Selama ini Freeport punya saham 25% di smelter di Gresik bekerjasama dengan Mitsubishi. Harga pasaran dunia untuk smelting 18 sen/pon, tetapi kita jual smelting 56 sen/pon, jadi terlalu mahal," jelas Rini (finance.detik.com)

komentar | | Read More...

Freeport Belum Sejahterakan Papua...!!!

JAYAPURA-Ketua Umum Forum Cendekia Muslimah Peduli ICMI Sulawesi Selatan, Sutina Made, Minggu (21/12) menilai PT Freeport Indonesia belum mensejahterakan rakyat Papua khususnya Mimika padahal kandungan emas, tembaga dan perak yang dibawa ke Amerika Serikat jauh lebih besar dari pembagian keuntungan yang diterima rakyat Papua. Freeport sendiri sudah berada di Papua sejak April 1967 melalui kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia dan Desember 1967 memulai eksplorasi di Grasberg, sambung Sutina Made. Pada Konferensi Nasional Muslimah Nasional di Makasar minggu lalu, Sutina membeberkan secara rinci kandungan emas kelolaan Freeport dan kemiskinan rakyat Papua serta menawarkan solusi pengelolaan kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat daerah itu. Data penduduk setempat memperlihatkan, 47,99 persen keluarga Papua dihimpit kemiskinan, sedangkan di Papua Barat proporsi penduduk miskin mencapai 36,85 persen yang kalau dijumlahkan penduduk miskin di dua provinsi itu mencapai 45,43 persen. Data juga mengungkapkan, produksi emas di Grasberg mencapai 86,2 juta ons, 32,2 juta tembaga dan 154,9 juta ons perak, namun ironisnya Papua tergolong provinsi miskin dan mayoritas penduduk Mimika di mana Freeport beroperasi, hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, padahal keuntungan bersih perusahaan itu pada 2002 mencapai Rp 1,27 triliun, tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun, berikutnya melonjak menjadi Rp 9,34 triliun. Sutina mengungkapkan, AS menguasai 81,2 saham PT Freeport Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia hanya 9,4 persen dan walaupun kontrak Freeport habis pada 1997, kontrak karya diperbarui di mana Freeport mendapat lisensi baru selama 30 tahun berikutnya, ditambah opsi dua kali 10 tahun sehingga perusahaan itu berhak berada di Tembagapura hingga 2041. "Para intelektual Indonesia khususnya cendekiawan Papua harus memberi solusi bagaimana sumber daya alam Papua dikelola secara adil," katanya. Indonesia, telah memberi keuntungan lebih besar kepada pihak asing ketimbang rakyat Papua, khususnya warga yang bermukim di sekitar tambang. Kini giliran intelektual Papua mengoptimalkan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya alam Papua lewat promosi strategi managemen sumber daya alam yang lebih baik khususnya di areal tambang Freeport, dengan cara membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. "Dengan cara itu, sumber daya alam akan dimasukkan dalam kategori kepemilikan publik yang pengelolaannya diserahkan pada Negara dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya kepada rakyat," ungkap Sutina Made,( kompas.com)

komentar | | Read More...

Kisah Amerika & Indonesia Kuasai Papua...!!!

Jakarta-Indonesia merdeka dari cengkraman penjajah Belanda pada 17 Agustus 1945. Namun, baru akhir tahun 1949, Kerajaan Belanda rela menyerahkan semua bekas jajahannya ke Indonesia, kecuali wilayah Papua Barat. Atas peran Amerika Serikat dengan Perjanjian New York, akhirnya pada tahun 1962, Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Buntutnya, tahun 1967, Pemerintah Indonesia memberikan kontrak penambangan tembaga dan emas di Papua, selama 30 tahun. Amerika benar, karena hampir tidak ada satu pun jenis kekayaan alam yang tidak ada di perut bumi Papua. Masih menurut sejarah, bicara kandungan sumber daya mineral dan energi di perut bumi Papua, sudah dikenal luas sebelum perang dunia kedua. Saat itu, tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk dieksploitasi.Alkisah, pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geologist Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukti yang kaya akan unsur tembaga. Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden Belanda. Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan tembaga sebanyak 13 juta ton di atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias gunung bijih.Entah gimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport. Sejak itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh, ndilalah, di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tadi. Tak piker panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.Di saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan Belanda belum mau menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran Amerika Serikat yang secara politik, berkepentingan agar Indonesia berganti haluan menjadi negara lebih pro-barat, ketimbang pro uni soviet dengan paham komunisme mereka. Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan Belanda per 1 oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.tak lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun seiring dengan keinginan Amerika Serikat. Komunisme yang sempat mendominasi peran politiknya di Indonesia era Soekarno, lenyap seketika dan memunculkan Soeharto sebagai pemimpin Indonesis generasi berikutnya.Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak ekslusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektar di sekitar Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang minimal 2 kali 10 tahun. Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan dana investasi tambangnya sebesar 25 milyar dollar As, mulai melakukan pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972, produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat menjadi 18 ribu ton bijih per hari.Tahun 1988, Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton. Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua. Namun, pada tahun 1991, pemerintah lewat Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar Kartasasmita, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga mencapai 51 persen.Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994, yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi. Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia. Dus, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut, untuk tidak menjual saham kepemilikannya kepada Indonesia. Tidak hanya itu. Pada saat itu pula, PT Irja Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport, juga mengantungi kontrak karya selama 30 tahun, atas lahan eksplorasi seluias satu juta hektar, di kawasan Teluk Etna, hulu sungai Tariku dan sungai Kembau. Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektar. Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas..?? Yang jelas, dari hasil tambangnya di Papua, Freeport yang sempat menurun, akhirnya berhasil mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation.Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport Mr Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,36 persen milik PT INdocopper Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi saham Indocopper, terdiri dari 50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri, 49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen milik publik. Asal tahu, Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group. Kelompok usaha yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995, ketika Kelompok Bakrie sebag melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek Surabaya. Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak. Deposit emas di perut bumi Papua, diakui sebagai kandungan terbesar di dunia. Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 milya metric ton bijih emas. Dari situ, gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 trilyun. Jangan heran, bila keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dollar Amerika setiap tahunnya. Ke mana dana Freeport mengalir..?? Tidak ada kejelasan seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga papua. Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga papua. Tak jelas, kemana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu, mendadak justru muncul angina panas ichwal pengeluaran tidak wajar atas audit keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar USD 4,7 juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi USD 5,6 juta pada tahun 2002. Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang USD 20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di Papua. Tidak hanya Freeport di Papua..?? Tidak terbayangkan bila aliran dana siluman jutaan dollar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga papua. Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan kewajiban hasil 70 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.Padahal, tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja British Petroleum (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar domestic Indonesia), PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di sector kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produser minyak dan gas, serta Global Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48 perusahaan pemegang HPH yang berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua. Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kotrak karya dan tiga wilayah perjanjian karya pengusahaan Pertambangan Batubara dan empat wilayah kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17 wilyah kontrak karya dan kuasa penambangan.Pertanyaannya adalah, akankah rakyat Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu. Tengok saja cerita AMien Rais yang enam bulan lalu, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.“Waktu saya ke Sidney, saya bertemua Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata dia. Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu ada sirkel-sirkel politik tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda, termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan, sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,” ujar Amien menirukan Paul Keating.Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. yang pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat ndoro mister.(catatan Rahmat)

komentar | | Read More...

KEKERASAN DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA MURNI DIREKAYASA, BUKAN DARI TPN/OPM

Minggu, 29 Juli 2012

Jayapura-Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua. Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan ciptaan Allah.

Dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri,
Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto). Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).

Pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat
yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap
warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.

Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.

Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.

Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh
BRIMOB terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban
mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang
kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan
demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada
Kabupaten Tolikara.

Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35)
ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di
tempat yang sama sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan
melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi
meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.

Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat,
Bintang Kejora, terjadi di perbukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano,
Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini
diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI.

Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni
dipanah di bagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi
pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam,
Abepura. Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara
(KKHMN) mengeluarkan enam point pernyataan keras dan menyatakan: “Apabila polisi
tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari
komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah
pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah
penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat”
(Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).

Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi, Dr.John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969 tidak mendukung referendum, dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di Tanah Papua.

Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksanakan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay dan peristiwa penembakan dan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi
yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.

Analisa kritis dari deretan semua peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut...???

1. Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan
mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan
dari teman-teman non Papua supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non
Papua, orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung. Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan? Walaupun ada pembunuhan, tapi itu dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.

2. Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari  peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.

3. Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11) adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap, membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa TPN/OPM masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

4. Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau
melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan
efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak Dikenal (OTK) supaya warga Muslim yang
melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak yang identik dengan orang-orang gunung.

5. Peristiwa penangkapan atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena dan
penembakan, penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan

kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan
kejahatan kemanusiaan.

6. Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:

1. Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan
kemanusiaan yang mengorbankan nyawa rakyat sipil.

2. Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena penduduk asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini dan mereka sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK tentu bukan orang Papua??

3. Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan
jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap
pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.

4. Aparat keamanan TNI dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang
bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan
kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.

5. Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti
meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.

6. Kepada seluruh penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga
dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.

7. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr.
Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

8. Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan
Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011

9. Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

10. Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi
Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Shalom dan Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

Port Numbay, Jayapura, 19 Agustus 2011

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

Ketua Umum,

Socratez Sofyan Yoman

================

Socratez Sofyan Yoman

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua
Alamat: Jl. Jeruk Nipis Kotaraja, PO Box 1212
Telp. 62-967-583462
HP: 08124888458

komentar (1) | | Read More...